membongkar praktek riba pada usaha jastip




bagi anda seorang traveller mungkin pernah mendengar atau malah tidak asing dengan namanya jastip alias jasa titip yang artinya: "seseorang memesan untuk di belikan barang kepada orang yang hendak bepergian. yang ketika nanti setelah kembali atau pulang dari bepergiannya, pemesan akan membayar barang tersebut ditambah upah atau biaya jasa.

atau bisa juga seseorang yang hendak bepergian, membuka jasa titip bagi siapa saja yang ingin titip dibelikan barang selama dia pergi, yang nantinya akan dikenakan upah atau biaya jasa atas titipannya tersebut."
terkadang biaya atau upah di patok persatu barang sebagai laba.

dari model bisnis diatas dapat di ketahui bahwa jasa ini adalah jasa talangan yang mana akadnya adalah akad hutang bukan jual beli, bisa dilihat ketika pemberi jasa bersedia meminjamkan uangnya untuk membelikan terlebih dahulu barang titipan. status barang adalah milik penitip atas akad talangan yang telah disepakati yang harus di bayar sebagai hutang kepada pihak yang dititipi tanpa bisa dibatalkan.

dalam pandangan hukum islam akad utang piutang (qord) adalah akad tolong menolong yang tidak boleh ada laba didalamnya.
laba dalam akad qord adalah riba dan hukumnya adalah haram.

"setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba."
[Al Mawardi, Al Hawi, jilid V, hal 356, sihnun, Al mudawwanah Al Kubra 4/133].

karenanya telah terbukti bahwa jastip atau jasa titip dengan mekanisme tersebut merupakan sebuah sistem penghasil harta haram.
lantas apakah ada solusi syar'i bagi usaha jastip ini, mengingat sangat banyak sekali orang yang melakoni usaha ini?




perisip muamalah dalam islam adalah selama didalam akad atau muamalah tidak terkandung potensi keharaman seperti riba, zalim, dan ghoror maka muamalah tersebut dapat dipastikan halal.
karena agar usaha jastip atau jasa titip ini dapat di lakoni sesuai syariah, maka hendaknya kita merubah mekanismenya diantaranya:

1. dalam kasus jastip sebaiknya ketika memesan atau menawarkan jasa di buat akad pesanan biasa (janji beli bukan beli),  di mana dalam pesanan biasa pihak yang dititipi hanya di minta mengadakan barang pesanan saja tanpa ada akad jual beli, bila memang nanti setelah ada barang pesanan akan di lanjutkan maka akan terjadi akad jual beli antara pemesan dan pengada barang sehingga keuntungan yang didapatpun halal, namun bila ternyata pesanan dibatalkan secara sepihak misalnya, itu merupakan konsekwensi bagi pihak pengada barang yang akan dijual sebagai resiko dagang dan penjualpun diperkenankan menjual barangnya ke pihak lain tanpa seijin pemesan.

2. Penitip barang memberikan terlebih dahulu uang sebagai estimasi harga barang titipan dan menjadikan pihak yang dititipi sebagai wakil penitip dalam membeli barang sehingga upah atau fee bagi seorang wakil dagang adalah halal, namun dengan syarat:

a. wakil tidak boleh mengambil ke untungan pribadi dari barang titipan yang dibeli karena termasuk zalim.

b. jika uang yang diberikan kurang dari harga barang di pedagang maka seorang wakil boleh menalangi sebagian harga yang kurangnya itu dengan catatan tidak mengambil keuntungan dan fee dari dana talangan tersebut, atau boleh juga membatalkan pembelian barang karena dana titipan kurang.

allahu'alam


referensi:
- buku harta haram muamalat kontemporer hal 274-277


algoniaga.com
algoniaga.com